[Ecohoon] Melewati Tragedi Sejarah Politik Korea dengan Cinta

"Pukul 11.22 pagi." "Keputusan, Presiden tergugat Yoon Suk-yeol diberhentikan." Saya menonton putusan Mahkamah Konstitusi bersama istri di tempat parkir E-Mart. Mendengar pernyataan hasil akhir, saya benar-benar merasa sangat terharu.

Dalam 10 tahun, Korea Selatan mengalami tragedi sejarah konstitusional dengan 2 presiden di-impeach. Ini adalah hal yang menyedihkan. Banyak pengorbanan telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir untuk memilih presiden kita sendiri, dan melalui pengorbanan tersebut, kita telah membangun demokrasi. Kita, rakyat, telah membangun Korea Selatan saat ini.

Namun, pemakzulan terjadi karena kesalahan atau keinginan pribadi presiden, dan hal itu telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Situasi Korea Selatan yang lebih kacau dari sebelumnya sepertinya sedikit mereda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Perasaan sedih dan lega hadir bersamaan.

Dalam peristiwa ini, dan melalui putusan lengkap Mahkamah Konstitusi, kita tidak boleh hanya menilai peristiwa ini hanya dari hasilnya.

Pelaksana tugas Ketua Mahkamah Konstitusi Moon Hyung-bae menyampaikan pesan secara bergantian kepada parlemen dan pihak presiden. Hal itu sangat mengesankan. Tampaknya seperti orang yang berada di tengah kedua belah pihak sedang menegur kedua belah pihak.

✅Pesan untuk pihak oposisi

Terhadap pihak oposisi, kebijakan yang ingin dijalankan pemerintah tidak dapat dilaksanakan karena penolakan dalam pengambilan suara, dan pihak oposisi secara sepihak mengesahkan kebijakan yang ditentang pemerintah, sehingga permintaan peninjauan kembali dan pengesahan RUU oleh tergugat berulang kali terjadi. Tergugat tampaknya merasa bertanggung jawab untuk mengatasi hal ini karena menyadari bahwa pemerintahan lumpuh dan kepentingan nasional terancam oleh tindakan sewenang-wenang pihak oposisi. Bahwa pemerintahan lumpuh menurut penilaian tergugat harus dihormati secara politis.

Namun, sulit untuk mengatakan bahwa perselisihan antara tergugat dan parlemen merupakan tanggung jawab satu pihak, dan ini adalah masalah politik yang harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Ungkapan pendapat politik atau pengambilan keputusan publik terkait hal ini harus dilakukan dalam batas yang selaras dengan demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

Parlemen seharusnya berupaya untuk menghormati pendapat minoritas dan mencapai kesimpulan melalui dialog dan kompromi dengan mengasumsikan toleransi dan pengendalian diri dalam hubungannya dengan pemerintah.

✅Pesan untuk tergugat

Tergugat juga seharusnya menghormati parlemen sebagai objek kerja sama. Namun, tergugat menganggap parlemen sebagai objek yang harus disingkirkan, yang merupakan tindakan yang meruntuhkan landasan politik demokrasi dan sulit untuk dianggap selaras dengan demokrasi. Meskipun tergugat mungkin berpikir bahwa tindakan terhadap parlemen merupakan tindakan sewenang-wenang mayoritas, tergugat seharusnya berusaha agar check and balances dapat terwujud melalui mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi.

Tergugat memiliki kesempatan untuk membujuk rakyat agar mendukung pemerintahannya dalam pemilihan anggota parlemen yang diadakan sekitar 2 tahun setelah ia menjabat. Namun, bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan tergugat, tergugat tidak boleh mencoba untuk mengabaikan keinginan rakyat yang mendukung pihak oposisi. Sebagai presiden seluruh rakyat, tergugat telah melanggar kewajibannya untuk mempersatukan masyarakat dengan melampaui rakyat yang mendukungnya. Tergugat telah mengabaikan kewajiban untuk melindungi konstitusi dan secara serius mengkhianati kepercayaan rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan dalam negara republik demokratis.

Anggota parlemen dan partai politik juga dikatakan bekerja untuk kepentingan partai, tetapi pada dasarnya mereka harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Pada akhirnya, inti masalahnya terletak pada demokrasi. Landasan demokrasi terletak pada rakyat, dan tindakan yang menyebabkan rakyat jatuh ke dalam kekacauan harus dihindari.

Meskipun ada kepentingan partai, hal itu tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan kepentingan rakyat. Bahkan jika masa jabatan anggota parlemen mereka dan kehidupan politik mereka berakhir, upaya untuk melakukan apa yang diinginkan rakyat adalah kewajiban utama mereka.

Parlemen dan presiden sama-sama bertanggung jawab. Saya berharap ke depannya mereka akan mengutamakan nilai-nilai perdamaian, kepedulian, inklusi, dan cinta, dan akan bekerja keras untuk memerintah negara dengan benar-benar memikirkan rakyat dan kepentingan nasional.